JDIH Kabupaten Barito Selatan

Menu

Search

Terbaru

ABSTRAKSI PRODUK HUKUM

Pengadaan Barang/Jasa, Keuangan,
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 100.3.3.2 / 119 / TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
Tanggal Diundangkan 12 Mar 2026
PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 100.3.3.2/119/2026, 3 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

 

ABSTRAK :

-Bahwa dalam rangka mencipakan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima, perlu membangun zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM)

-Dasar hukum keputusan ini adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Brokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah

-Keputusan Ini Menetapkan  Penetapan Perangkat Daerah Dan Unitkerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

CATATAN :

-Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

-Ditetapkan di Buntok pada tanggal 12 Maret 2026.